Kemunduran Rasio Pajak Indonesia

Rasio Pajak Indonesia menunjukan angka yang kurang baik. Rasio Penerimaan pajak Nasional pada tahun 2016 mampu mencapai angka sebesar 10,33% terhadap PDB (produk domestik bruto). Angka tersebut menunjukan bahwa Indonesia berada pada posisi ke 7 dari 8 negara yagn berada pada kawasan asia tenggara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penerimaan pajak yang berada di bawah standar Bank Dunia yakni 15%.

Rasio Pajak Indonesia

Sementara itu, dalam APBN tahun 2019 nanti Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah atau mampu mencapai sebesar 12,22% terhadap produk domestik bruto. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi harga minyak sawit atau CPO. Sehingga penerimaan pajak dari komoditas terbesar di Indonesia tersebut menjadi ikut terpengaruh.

Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memperbaiki keadaan dengan cara memperbaiki sumber daya manusia, perbaikan peraturan dan proses pajak, lalu meningkatkan perbaikan dan peningkatan teknologi seperti proses teknolog informasi agar dapat memperbesar rasio penerimaan pajak tanah air.

Kucuran Dana Talangan BPJS Kesehatan

Pemerintah akan kembali menggelontorkan sejumlah Dana Talangan BPJS Kesehatan. Bulan Sebelumnya Pemerintah juga telah memberikan dana talangan untuk BPJS Kesehatan. Sayagnya dana talangan tersebut belum mampu memperbaiki kesehatan finansial asuransi kesehatan kerakyatan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya defisit BPJS KEsehatan adalah besarnya biaya klaim daripada dana iuran yang terkumpul dari masing - masing peserta sehingga pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.

Dana Talangan BPJS Kesehatan

Hingga akhirnya, Pemerintah kembali menyalurkan dana talangan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan nilai sebesar 5,6 triliun rupiah. Padahal sebelumnya pada bulan september 2019 yang lalu, pemerintah telah memberikan dana bantuan serupa sebesar 4,9 triliun rupiah. Dari total pemberian dana talangan ini total dana talangan yang diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mencapai 10,5 triliun rupiah pada tahun 2018 ini.

Besaran angka dana talangan tersebut mendekati suatu prognisis defisit versi dari BPKP yakni sebesar 10,58 triliun rupiah. Sehingga, jika diakumulasikan semenjak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2018, dana talangan BPJS yang telah disalurkan oleh Pemerintah akan mencapai angka sebesar 26,4 triliun rupiah

Sistem Pembayaran Digital

Sistem Pembayaran menggunakan uang elektronik semakin berkembang pesat. Pesatnya perkembangan uang elektronik sabagai sistem pembayaran tidak lepas dari menjamurnya bisnis teknologi finansial atau yang biasa disebut sebagai fintech. Layanan pembayaran asal Tiongkok yakni Wechat dan juga Alipay akan memasuki pasar fintech Indonesia.

Sistem Pembayaran

Perusahaan fintech ini digadang - gadang akan bekerja sama dengan bank plat merah PT Bank Negara Indonesia yang rencananya keja sama tersebut akan direalisasikan pada akhir bulan November 2018 ini. Dengan hadrinya dua raksasa teknlogi finansial asal Tiongkok tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan adopsi fintech di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Wechat dan Alipay sangat populer di Tiongkok.

Oleh karenanya, Dua perusahaan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan dalam hal adopsi fintech di Indonesia yang saat ini hanya 9%. Nantinya, pada tahun 2021 diharapkan pemerataan fintech dapat melonjak pada angka sebesar 69%. Sementara itu, merujuk data dari EY (Ernst & Young) bahwasannya rata - rata penduduk dunia telah mengadopsi sistem pembayaran fintech sebesar 33% pada bulan Juli 2017.

Penghapusan Anggaran Survei Seismik

Anggaran Kegiatan Survei Seismik di lapangan migas (minyak dan gas) akan segera dihapus oleh Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral).penghapusan anggaran kegiatan survei seismik tersebut metupakan buntut dari revisi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Rudy Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa pada tahun 2019 mendatang, survei seismik tidaka akan lagi mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Survei Seismik

Pihaknya akan bekerja sama dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan KKKS kontraktor kontrak kerja sama dalam melakukan suatu kegiatan seismik kedepannya. Rudy juga mengatakan bahwa jika di pagu oleh Kementerian energi dan sumber daya mineral maka tidak akan ada lagi seismik pada tahun depan.

Nantinya, anggaran kegiatan seismik akan memanfaatkan dana dari KKP (komitmen kerja pasti). Untuk diketahui, komitmen kerja pasti adalah dana yang disetorkan oleh kontraktor selama 5 tahun pertama yang memiliki tujuan untuk kegiatan eksplorasi pada blok yang telah habis kontrak atapun blok hasil lelang.

Apa Hasil Tambang Mentah

Dalam mengatasi defisit neraca berjalan, Pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk tidak lagi mengekspor hasil Tambang Mentah. Kebijakan ini adalah salah satu upaya Pemerintah dalam menekan angka defisit neraca berjalan yang masih dalam kondisi tidak baik. Prsiden Joko Widodo menginginkan adanya hilirisasi tambang yang digenjot demi membaiknya defisit neraca perdagangan maupun defisit neraca transaksi berjalan.

Tambang Mentah

Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa hasil tambang jangan langsung dikirim mentah - mentah. Setidaknya Nikel, timah jika tidak bisa menjadi barang jadi maka harus menjadi barang setengah jadi. Begitupun dengan Batu bara juga tidak dijual mentah - mentah. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa sejumlah teknologi untuk mengolah sumber daya tersebut telah tersedia dengan beragam kualitas mulai dari yang paling rendah sampai dengan kelas menengah.

Presiden Joko Widodo juga berpesan untuk mengolah batu bara menjadi gas ataupun minyak. Sedangkan nikel bisa dijadikan sebagai stainless steel. Dengan adanya kebijakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi maka nilai produk tersebut akan bertambah.

Rangkaian Utama Pertemuan IMF-Bank Dunia

Di dalam pertemuan perekonomian dunia IMF-World Bank 2018, Pemerintah Indonesia telah mengusung beberapa program unggulan berupa agenda penting pada pertemuan dana moneter Internasional di bali. Sejumlah agenda yang diusung Pemerintah pada IMF 2018 Bali salah satunya adalah dengan merilis Bali Fintech yang memiliki fungsi sebagai memuat penataan perkembangan layanan keuangan yang berbasis teknologi atau fintech.

Pertemuan IMF-Bank Dunia

Pada Pertemuan IMF-Bank Dunia itu juga Pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa Startup atau perusahaan rintisan unggulan kepada sejumlah calon investor ataupu venture capital global di dalam forum Nexticorn II hingga pada hadirnya pengusaha legendaris pendiri Alibaba, Jack Ma. Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Jack Ma akan menjadi Advisor dalam Forum Nexticorn II tersebut. Rudiantara juga menyebutkan bahwa Jack Ma memberikan saran yang terbaik untuk Indonesia.

Dalam Suatu kesempatan Deputi Ketua Panitia Pertemuan Tahunan IMF Bali berbincang dengan Pendiri Alibaba, Jack Ma. Jack Ma mengatakan bahwa banyak sekali isu yang dihasilkan dari pertemuan IMF di Bali ini. ISu tersebut berupa ekonomi digital atau digital ekonomi yang akhirnya menjadi topik dimana - mana. MEnegnai ekonomi digital, Setiap negara memiliki permasalahan Gini Ratio yakni gap antara orang kaya dan juga orang miskin.

Data BPS Impor Oktober

Dilasir dari Databoks, bahwa BPS (badan pusat statistik) tanah air telah mencatat dan merilis data angka impor nasional yang terjadi sepanjang periode bulan Oktober 2018. Di dalam rilisan angka impor Indonesia bulan Oktober 2018 tersebut menunjukan bahwa nilai impor Nasional tengah mengalami lonjakan sebanyak 20,6% sehingga menjadi 17,62 Miliar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 264,3 triliun rupiah.

Data Ekonomi

Data Ekonomi menunjukan bahwa tingginya permintaan dalam negeri terhadap komoditas impor berupa barang dan non barang membuat nilai impor tanah air semakin meninggi meskipun Pemerintah berupaya untuk mencegah adanya kenaikan angka impor dengan cara menaikkan pajak barang impor. Jika diakumulasikan, Data Bisnis menunjukan bahwa sepanjang periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, nilai impor barang telah meningkat sebesar 23,37% menjadi sebesar 156,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 2.345,95 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 yang hanya mencapai angka sebesar 126,77 miliar dolar Amerika Serikat.

Di sisi lain, angka ekspor nasional pada bulan Oktober 2018 hanya mampu tumbuh sebesar 5,877% sehingga menjadi 15,8 Miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 237 triliun rupiah, meskipun pertumbuhan ekspor maish kalah jika dibandingkan dengan angka impor, akan tetapi Nilai ekspor terbilang meninggi jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2017 yang lalu yakni naik sebesar 3,97%.

Ancaman Privasi Fintech Ilegal

Merujuk dari Katadata, Berita Terkini mengenai maraknya aplikasi pendanaan online melalui Google Play maupun Appstore membuat gerah para pelaku fintech yang berada di jalur yang benar. AFPI atau singkatan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia saat ini tengah berencana untuk menggaet Google Indonesia dalam upaya memberantas dan menghentikan peredaran ruang derak perusahaan fintech ilegal yang berada di Indonesia.

Berita Ekonomi

Berita Ekonomi pun masih dipenuhi oleh pemberitaan mengenai Fintech ilegal sehingga Sejumlah Upaya tersebut dilakukan guna membatasi semua ruang gerak perusahaan fintech ilegal agar nantinya tidak lagi mudah untuk membuat aplikasi maupun situs online yang baru. Sebelumnya meskipun pemblokiran aplikasi sudah dilakukan akan tetapi masih saja tumbuh aplikasi fintech ilegal di Indonesia. Sunu Widyatmoko, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk berkomunikasi dengan Google, termasuk di dalamnya berbicara mengenai sejumlah mekanisme untuk membatasi dan memberantas fintech ilegal yang sangat mempengaruhi citra Berita Bisnis tanah air.

Langkah ini harus segera dialkukan untuk menekan secara tepat ruang gerak fintech ilegal di Indonesia agar tidak dengan mudahnya tumbuh subur. Sunu tidak menjelaskan dengan detail skema kerja sama dengan Google untuk meminimalisisr fintech ilegal. namun ia menjelaskan bahwa upaya ini harus tetap dilakukan pada tahun 2018 sekarang ini.